Download Permenpan RB No 28 Tahun 2021 PDF

  • Bagikan

Pada posting kali ini guru-id akan berbagi informasi mengenai “permenpan rb nomor 28 tahun 2021” tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Oke untuk lebih jelasnya berikut kutipan isi dari permenpan ini.

gambar Permenpan RB No 28 Tahun 2021 PDF

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat
pencapaian tujuan strategis nasional, dan mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, khususnya pada sektor pelayanan
pendidikan sebagai salah satu prioritas program kerja
pemerintah, diperlukan guru yang berkualitas dan
profesional dengan jumlah yang proporsional melalui
pengisian kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Daerah

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru melalui
pengisian kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Daerah
perlu mengatur pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2021 secara nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2021;

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN
dalam suatu satuan organisasi.

4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis Jabatan.

8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan,
etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus
dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
Jabatan.

10. Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer
yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode
seleksi/tes dengan menggunakan komputer yang
diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan,
riset, dan teknologi.

11. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran
terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam
Pengadaan ASN.

12. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah
kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
https://ainamulyana.blogspot.com/2021/06/permenpan-rb-nomor-28-tahun-2021.html

13. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang
diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan
terhadap pengumuman hasil seleksi.

14. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang
dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon
ASN secara nasional.

15. Panitia Penyelenggara Seleksi PPPK JF guru yang
selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara Seleksi adalah
panitia yang dibentuk oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk
menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk JF
guru pada Instansi Daerah secara nasional.

16. Tenaga Honorer eks Kategori II yang selanjutnya disebut
THK-II adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan
data (database) eks tenaga honorer Badan Kepegawaian
Negara.

17. Guru non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai
guru bukan ASN di satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Instansi Daerah.

18. Guru Swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai
guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

19. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut
Lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan
tugas sebagai guru dan telah lulus Pendidikan Profesi
Guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik
adalah data yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan
seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi.

21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat
BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

Pengadaan PPPK JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong
peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Instansi Daerah

Untuk lebih jelasnya silahkan download Permenpan RB No 28 Tahun 2021 PDF melalui tautan gdrive dibawah ini.

Akhirnya

Sampai disini dulu informasi kali ini, dan penulis berharap Postingan ini bisa memberikan kemudahan kepada guru honorer yang akan ikut seleksi pppk tahun 2021.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.